TentaraPolisi.id –KABUPATEN TASIKMALAYA.(02/11/2023). WAKIL BUPATI H. CECEP NURUL YAKIN MEWAKILI BUPATI H. ADE SUGIANTO SIP MEMBACAKAN SAMBUTAN PENYAMPAIAN NOTA KEUANGAN TENTANG RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.
SEPERTI DIKETAHUI DALAM ISI SAMBUTAN BUPATI, DIMAKSUDKAN UNTUK MEMBERIKAN
GAMBARAN UMUM PROYEKSI KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA YANG MERUPAKAN
INSTRUMEN STRATEGI FISKAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
SEKALIGUS SEBAGAI PENJABARAN WUJUD RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA PADA TAHUN 2024.
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA MENYUSUN RAPBD.
BERDASARKAN RKPD TAHUN 2024 YANG MENGACU PADA RPJPD TAHUN 2005 – 2025,
RPJMD TAHUN 2021-2026 SERTA MENGACU PADA VISI DAN MISI BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TASIKMALAYA, DENGAN MEMPERHATIKAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
MAKA PEMBANGUNAN KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2024 MENGUSUNG TEMA “PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KONDUSIVITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT” .
TERDAPAT 10 (SEPULUH) PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA PADA TAHUN 2024 YAITU :
1. PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN;
2. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DAERAH SERTA PENURUNAN ANGKA
PREVALENSI STUNTING
3. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN KONEKTIVITAS PUSATPUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI;
4. MITIGASI DAN PENANGGULANGAN BENCANA;
5. PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM;
6. PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DAN DAYA SAING PRODUK PERTANIAN DAN
PERIKANAN UNTUK MENUNJANG KETAHANAN PANGAN;
7. PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN SEKTOR
UNGGULAN PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI DAN USAHA MIKRO;
8. INOVASI PELAYANAN PUBLIK DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH;
9. PENINGKATAN KEMANDIRIAN DESA;
10. DUKUNGAN PELAKSANAAN PEMILU DAN PILKADA YANG KONDUSIF.
TERKAIT TAHUN ANGGARAN 2024 PADA KESEMPATAN YANG BAIK INI KAMI INGIN
MENYAMPAIKAN GARIS BESAR RINCIAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN NOTA KEUANGAN
RENCANA APBD TAHUN ANGGARAN 2024 BAIK PENDAPATAN, BELANJA MAUPUN
PEMBIAYAAN. NAMUN SEBELUM PADA POKOK KEBIJAKAN PERKENANKAN KAMI
SAMPAIKAN KEMBALI ASUMSI YANG MENDASARI KEBIJAKAN PENYUSUNAN RAPBD TAHUN ANGGARAN 2024. ASUMSI DASAR YANG DIPERGUNAKAN DALAM RAPBD TAHUN 2024 YAITU:
1. PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH MELIPUTI PEMULIHAN EKONOMI YANG BERUPAYA MENARGETKAN PERTUMBUHAN DENGAN LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI SESUAI BAB VI RKPD TABEL 6.1 PROYEKSI INDIKATOR MAKRO KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022-2024, YAKNI PADA 4,5 %.
2. INFLASI DAERAH BERDASARKAN BAB VI RKPD TABEL 6.3 PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN TASIKMALAYA YAITU 2-3%.
3. GINI RASIO DIASUMSIKAN 0,37 POIN;
4. PERSENTASE PENDUDUKDI ATAS GARIS KEMISKINAN DITARGETKAN 89,40%;
5. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DIASUMSIKAN 67,91POIN; DAN
6. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DIASUMSIKAN SAMA DENGAN TARGET TAHUN SEBELUMNYA YAITU ANTARA 4,17%.
PENGANGGARAN PENDAPATAN DAERAH PADA RAPBD TAHUN ANGGARAN 2024
MERUPAKAN PERKIRAAN YANG REALISTIS, TERUKUR SECARA RASIONAL DAN MEMILIKI
KEPASTIAN DASAR HUKUM
PENERIMAANNYA.PERANAN PENDAPATAN DAERAH SEBAGAI SUMBER PENERIMAAN DAERAH MASIH SANGAT DIDOMINASI OLEH PENDAPATAN TRANSFER BAIK DARI PEMERINTAH PUSAT MAUPUN PROVINSI.
PENYUSUNAN PROYEKSI PENDAPATAN TRANSFER TAHUN ANGGARAN 2024
DIANGGARKAN SAMA DENGAN TAHUN SEBELUMNYA SAMBIL MENUNGGU KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG APBN TAHUN 2024.
SEDANGKAN UNTUK DANA TRANSFER UMUM DIPROYEKSIKAN TUMBUH SELARAS DENGAN RENCANA PEMERINTAH PUSAT UNTUK MELAKSANAKAN REKRUITMEN CALON APARATUR SIPIL NEGARA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK).
RENCANA PENDAPATAN DAERAH UNTUK TARGET TAHUN ANGGARAN 2024
SEBESAR Rp3.757.403.225.510,00 (TIGA TRILIUN TUJUH RATUS LIMA PULUH TUJUH MILIAR EMPAT RATUS TIGA JUTA DUA RATUS DUA PULUH LIMA RIBU LIMA RATUS SEPULUH
RUPIAH)
YANG TERDIRI DARI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SEBESAR
Rp356.760.857.659,00 (TIGA RATUS LIMA PULUH ENAM MILIAR TUJUH RATUS ENAM PULUH JUTA DELAPAN RATUS LIMA PULUH TUJUH RIBU ENAM RATUS LIMA PULUH SEMBILAN RUPIAH).
DANA TRANSFER SEBESAR Rp3.389.000.367.851,00 (TIGA MILIAR TIGA RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN JUTA TIGA RATUS ENAM PULUH TUJUH RIBU DELAPAN RATUS LIMA PULUH SATU RUPIAH)
DAN LAIN – LAIN PENDAPATAN DAERAH SEBESAR Rp11.642.000.000,00 (SEBELAS MILIAR ENAM RATUS EMPAT PULUH DUA JUTA RUPIAH). ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2024 DIFOKUSKAN UNTUK MEMBERDAYAKAN POTENSI PENDAPATAN DAERAH DENGAN :
A. MEMANTAPKAN KELEMBAGAAN DAN PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH MELALUI PENERAPAN SISTEM ONLINE PENDAPATAN DAERAH, KOORDINASI DALAM
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH, KOORDINASI ALOKASI DANA TRANSFER DAN
KORDINASI DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM (LAW ENFORCEMENT);
B. MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH DENGAN INTENSIFIKASI DAN
EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN YANG MEMPERHATIKAN ASPEK LEGALITAS, KEADILAN, KEPENTINGAN UMUM, KARAKTERISTIK DAERAH DAN
KEMAMPUAN MASYARAKAT DENGAN MEMEGANG TEGUH PRINSIP-PRINSIP
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI. DIANTARANYA DENGAN MELAKUKAN
PEMUTAKHIRAN DATA OBJEK PAJAK MELALUI KAJIAN POTENSI PAJAK DAERAH,
SERTA REVITALISASI PERATURAN MENGENAI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH;
C. MENINGKATKAN KOORDINASI DAN KERJASAMA SECARA SINERGIS DI SEKTOR
PENDAPATAN DAERAH DENGAN PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH PROVINSI,
INSTANSI VERTIKAL DAN PERANGKAT DAERAH PENGHASIL.
D. MENDORONG PENINGKATAN KINERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH DALAM UPAYA
PENINGKATKAN KONTRIBUSI SECARA SIGNIFIKAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH
E. MENINGKATKAN KINERJA PELAYANAN
TERHADAP MASYARAKAT MELALUI PENATAANORGANISASI DAN TATA KERJA, PENINGKATAN INTEGRITAS DAN KUALITAS SDM,SERTA PENGEMBANGAN SARANA DAN FASILITAS PELAYANAN PRIMA DANMELAKSANAKAN TEROBOSAN UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT,YANG JUGA BERKONTRIBUSI PADA PENDAPATAN;F. OPTIMALISASI PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD);
G. MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG BERADA DI LAHAN- LAHANYANG STRATEGIS DAN EKONOMIS BERDASARKAN PERDA NOMOR 4 TAHUN 2019TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH;H. OPTIMALISASI PENDAPATAN DARI BELANJA PEMERINTAH;I. MENINGKATKAN KINERJA LAYANAN DAN REFOMASI BIROKRASI SEBAGAIPENDUKUNG PERHITUNGAN ALOKASI DANA TRANSFER DARI PEMERINTAH PUSAT.
TERKAIT BELANJA DAERAH, PEMERINTAH DAERAH MENETAPKAN TARGETCAPAIAN KINERJA SETIAP BELANJA, BAIK DALAM KONTEKS DAERAH, SATUAN KERJAPERANGKAT DAERAH, MAUPUN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN YANGBERTUJUAN UNTUK MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PERENCANAAN ANGGARAN DANMEMPERJELAS EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN.
SEHINGGA TEPATPERUNTUKAN DAN TEPAT SASARAN. BEGITU PULA PROGRAM DAN KEGIATAN HARUSMEMBERIKAN INFORMASI YANG JELAS DAN TERUKUR SERTA MEMILIKI KORELASILANGSUNG DENGAN KELUARAN YANG DIHARAPKAN DARI PROGRAM DAN KEGIATANDIMAKSUD DITINJAU DARI ASPEK INDIKATOR, TOLOK UKUR DAN TARGET KINERJANYA
ARAH KEBIJAKAN BELANJA TAHUN 2024SECARA UMUM ADALAH SEBAGAI
BERIKUT:
1. PEMENUHAN DAN PEMANFAATAN ANGGARAN UNTUK PENDIDIKAN SEBESAR 20% DARI VOLUME ANGGARAN APBD TIAP TAHUNNYA DENGAN FOKUS PADA PENUNTASAN WAJAR DIKDAS 9 TAHUN DAN MENCIPTAKAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS DAN
TERJANGKAU;
2. PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS PELAYANAN KESEHATAN DILAKSANAKAN
DIANTARANYA DENGAN MEMULAI PERSIAPAN PROSES TAHAPAN PEMBANGUNAN DAN MEMPERBAIKI FASILITAS DAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAN RUJUKAN
KESEHATAN SERTA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN YANG BAIK
DENGAN ALOKASI URUSAN KESEHATAN PALING SEDIKIT 10% DARI APBD;
3. BELANJA TRANSFER KEPADA DESA YANG MERUPAKAN HAK PEMERINTAHAN DESA
DIPENUHI SESUAI KETENTUAN PERUNDANGAN, SEBAGAI BAGIAN DARI UPAYA RECOVERY PEMULIHAN EKONOMI SERTA DIDORONG LEBIH BERKUALITAS DAN
SINERGI DENGAN TUJUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN TASIKMALAYA;
4. PENGALOKASIAN FIXED COST/BELANJA ADMINISTRASI PENUNJANG
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG TERUS DITEKAN DENGAN HARAPAN RODA
PEMERINTAHAN TETAP BERPUTAR NAMUN DILAKSANAKAN SE-EFISIEN MUNGKIN;
5. MENGALOKASIKAN ANGGARAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDORONG PEMULIHAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN TUNTUTAN MASYARAKAT SERTA PERSIAPAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SEPERTI PENYIAPAN DOKUMEN PERENCANAAN
DENGAN HARAPAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG MEMBUTUHKAN BIAYA SANGAT BESAR DAPAT DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN PROVINSI
ATAUPUN DENGAN SKEMA LAIN, TERMASUK PERSIAPAN IMPLEMENTASI PERATURAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN
PEMBANGUNAN KAWASAN REBANA DAN KAWASAN JAWA BARAT BAGIAN SELATAN.
6. PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN SERTA PEMBERDAYAAN
KOPERASI DAN UMKM, MENDUKUNG PENGEMBANGAN AKTIVITAS EKONOMI SERTA
FASILITASI PEMBERIAN MODAL USAHA BAGI KOPERASI DAN UKM;
7. PENGALOKASIAN BELANJA KEPADA ORGANISASI/LEMBAGA/INSTANSI YANG
BERSINERGI MEMBANGUN DAN BERKONTRIBUSI BESAR DALAM MENCAPAI TUJUAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN;
8. PENAJAMAN BELANJA DAERAH DENGAN SKALA PRIORITAS YANG LANGSUNG
MENYENTUH KEPENTINGAN DAN KEBUTUHAN MASYARAKAT DILAKUKAN DENGAN MENGOPTIMALKAN BELANJA UNTUK KEPENTINGAN PUBLIK, MELAKSANAKAN PROPOOR BUDGETING MELALUI ANALISIS COST BENEFIT DAN TINGKAT EFEKTIFITAS SETIAP PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA MELAKSANAKAN PRUDENT SPENDING.
9. PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS;
10.MENDORONG INVESTASI DENGAN KEMUDAHAN DAN PERBAIKAN PELAYANAN;
11.PENGALOKASIAN BELANJA DAERAH UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN PEMILU DAN PILKADA TAHUN 2024.
SEBAGAIMANA KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) DAN PRIORITAS PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN 2024 YANG TELAH DISEPAKATI BERSAMA ANTARA
PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD.
MAKA DAPAT KAMI SAMPAIKAN PROYEKSI RENCANA BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 SEBESAR Rp3.896.728.225.510,00 (TIGA
TRILIUN DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH ENAM MILIAR TUJUH RATUS DUA PULUH
DELAPAN JUTA DUA RATUS DUA PULUH LIMA RIBU LIMA RATUS SEPULUH RUPIAH) YANG
TERDIRI DARI
A. BELANJA OPERASI SEBESAR Rp2.909.299.191.127,00 (DUA TRILIUN SEMBILAN RATUS
SEMBILAN MILIAR DUA RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN JUTA SERATUS SEMBILAN
PULUH SATU RIBU SERATUS DUA PULUH TUJUH RUPIAH).
DENGAN RINCIAN ALOKASI
SEBAGAI BERIKUT :
1. PENGANGGARAN BELANJA PEGAWAI YANG MEMUAT :
a. PENGANGGARAN UNTUK GAJI POKOK DAN TUNJANGAN ASN BERIKUT
DENGAN RENCANA KENAIKANNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN SERTA PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS DAN
TUNJANGAN HARI RAYA;
b. PENGANGGARAN BELANJA PEGAWAI UNTUK KEBUTUHAN PENGANGKATAN
CALON ASN, SESUAI DENGAN FORMASI PEGAWAI TAHUN 2023;
c. PENGANGGARAN BELANJA PEGAWAI UNTUK KEBUTUHAN KENAIKAN GAJI
BERKALA, KENAIKAN PANGKAT, TUNJANGAN KELUARGA DAN MUTASI
PEGAWAI;
d. PENGANGGARAN PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA
DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA
ASN/PNS;
e. PENGANGGARAN PENYELENGGARAAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN
KEMATIAN BAGI KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH SERTA PIMPINAN
DAN ANGGOTA DPRD SERTA ASN;
f. PENGANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI ASN
DIPROYEKSIKAN MEMPERHATIKAN PAGU TAHUN SEBELUMNYA YANG TELAH
MENDAPAT IZIN DARI KEMENTRIAN TERKAIT SERTA MEMPERHATIKAN
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
g. PENGANGGARAN HONORARIUM MEMPERHATIKAN ASAS KEPATUTAN,
KEWAJARAN, RASIONALITAS DAN EFEKTIFITAS DALAM PENCAPAIAN
SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAN
WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN DALAM RANGKA MENCAPAI TARGET
KINERJA KEGIATAN DIMAKSUD;
h. PENGANGGARAN BELANJA PEGAWAI LAINNYA SESUAI KETENTUAN
PERUNDANGAN.
2. BELANJA BARANG DAN JASA
KEBIJAKAN PENGANGGARAN BELANJA BARANG DAN JASA ANTARA LAIN
MEMPERHATIKAN HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :
a) PENGANGGARAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS DISESUAIKAN DENGAN
KEBUTUHAN RIIL YANG DIDASARKAN ATAS PELAKSANAAN TUGAS DAN
FUNGSI SKPD.
b) PENGANGGARAN JASA/HONORARIUM/KOMPENSASI BAGI ASN DAN NON ASN
MEMPERHATIKAN ASAS KEPATUTAN, KEWAJARAN, RASIONALITAS DAN
EFEKTIFITAS DALAM PENCAPAIAN SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB
KEGIATAN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAN WAKTU PELAKSANAAN SUB
KEGIATAN DALAM RANGKA MENCAPAI TARGET KINERJA SUB KEGIATAN
DIMAKSUD.
3. PENGANGGARAN BELANJA HIBAH SEBAGAIMANA KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN. BELANJA HIBAH TAHUN 2024.
DIANTARANYA DIPROYEKSIKAN KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH, PEMERINTAH/
INSTANSI VERTIKAL DALAM RANGKA DUKUNGAN PENYELENGGARAN TUGAS
PEMERINTAH DI DAERAH BERIKUT PENGAMANAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH, BIAYA OPERASIONAL
PENDIDIKAN (BOP) PAUD DAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP)
KESETARAAN YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK),
OPERASIONAL LEMBAGA KEAGAMAAN, BANTUAN KEPADA ORGANISASI
KEMASYARAKATAN, ORGANISASI KEAGAMAAN, ORGANISASI KEPEMUDAAN,
ORGANISASI OLAHRAGA SERTA PEMBERIAN HIBAH KEPADA PARTAI POLITIK
SEBAGAIMANA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN.
B. BELANJA MODAL SEBESAR Rp298.269.692.833,00 (DUA RATUS SEMBILAN PULUH
DELAPAN MILIAR DUA RATUS ENAM PULUH SEMBILAN JUTA ENAM RATUS SEMBILAN
PULUH DUA RIBU DELAPAN RATUS TIGA PULUH TIGA RUPIAH);
C. BELANJA TIDAK TERDUGA SEBESAR Rp30.000.000.000,00 (TIGA PULUH MILIAR
RUPIAH);
D. BELANJA TRANSFER SEBESAR Rp659.159.341.550,00 (ENAM RATUS LIMA PULUH
SEMBILAN MILIAR SERATUS LIMA PULUH SEMBILAN JUTA TIGA RATUS EMPAT PULUH
SATU RIBU LIMA RATUS LIMA PULUH RUPIAH)
TERDIRI DARI :
1) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KEPADA PEMERINTAH DESA;
2) BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG TERDIRI DARI :
a. BELANJA BANTUAN KEUANGAN UMUM YAITU ALOKASI DANA DESA (ADD)
UNTUK PEMERINTAH DESA;
b. BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS YANG TERDIRI DARI DANA DESA
DARI PEMERINTAH PUSAT DAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS LAINNYA
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH PADA R-APBD TAHUN ANGGARAN 2024. TERDIRI
DARI POS PENERIMAAN PEMBIAYAAN YANG BERSUMBER DARI PROYEKSI SISA LEBIH
PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA (SILPA).
DAN PENCAIRAN DANA CADANGAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SERTA
PENGELUARAN PEMBIAYAAN YANG TERDIRI DARI PENYERTAAN MODAL (INVESTASI)
PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) YANG BERSUMBER DARI PEMERINTAH PUSAT SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMERINTAH DAERAH SESUAI KETETAPAN PERATURAN DAERAH. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH DIPROYEKSIKAN DARI SISA LEBIH HASILPERHITUNGAN TAHUN SEBELUMNYA
(SiLPA)
DIESTIMASIKAN SEBESAR Rp.85.000.000.000,00 (DELAPAN PULUH LIMA MILIAR RUPIAH) SERTA PENCAIRAN DANA
CADANGAN SEBESAR Rp60.000.000.000,00 (ENAM PULUH MILIAR RUPIAH).
SEDANGKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN
DIESTIMASIKAN SEBESAR Rp5.675.000.000,00 (LIMA MILIAR
ENAM RATUS TUJUH PULUH LIMA JUTA RUPIAH).
DALAM AKHIR SAMBUTANNYA BUPATI MENGATAKAN BAHWA PENYAMPAIAN NOTA KEUANGAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
UNTUK LEBIH JELASNYA MENGENAI RINCIAN
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAPAT DILIHAT DALAM DOKUMEN
LENGKAPNYA BAIK NOTA KEUANGAN MAUPUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.
UNTUK DAPAT DIJADIKAN BAHAN DALAM PROSES SELANJUTNYA SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
( Rapat Paripurna DPRD Dihadiri Perwakilan TNI – POLRI, Kejaksaan Dan Pengadilan Negeri Kabupaten Tasikmalaya Serta Kemenag, Pejabat Pemkab).
