TentaraPolisi.id – KABUPATEN TASIKMALAYA.(03/11/2023). WAKIL BUPATI H. CECEP NURUL YAKIN SAMPAIKAN JAWABAN BUPATI ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI – FRAKSI DPRD PADA HARI RABU LALU (01/11).
MENGAWALI TANGGAPAN ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TERHADAP NOTA KEUANGAN RENCANA APBD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2024.
BUPATI ATAS NAMA PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA MENGUCAPKAN TERIMA KASIH YANG SETINGGI-TINGGINYA KEPADA SEGENAP PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT, YANG TELAH MEMBERIKAN SARAN, PENDAPAT, MASUKAN, MAUPUN KOREKSI SERTA TANGGAPAN TERHADAP NOTA KEUANGAN RENCANA APBD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2024.
BUPATI MENYADARI BAHWA DALAM PENYAMPAIAN RANCANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 DIMAKSUD, MESKIPUN TELAH DISUSUN MENGACU PADA DOKUMEN PERENCANAAN YAITU KEBIJAKAN UMUM APBD DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA NAMUN MASIH DIMUNGKINKAN TERDAPAT KEKURANGAN.
OLEH KARENA ITU SARAN, PENDAPAT, MASUKAN SERTA TANGGAPAN YANG DISAMPAIKAN DPRD AKAN MENJADI BAHAN UNTUK MELENGKAPI KEKURANGAN RANCANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024.YANG AKAN DIBAHAS BERSAMA SEGENAP ANGGOTA DEWAN.
BUPATI MENGATAKAN PADA KESEMPATAN YANG BAIK INI PERKENANKANLAH UNTUK
MENYAMPAIKAN TANGGAPAN MAUPUN JAWABAN ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD SEBAGAI UPAYA KLARIFIKASI MAUPUN INFORMASI TAMBAHAN TERKAIT DENGAN PEMANDANGAN UMUM, SEBAGAI BERIKUT :
I. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
1. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA DALAM MENYUSUN
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PADA TAHUN ANGGARAN 2024. TELAH BERPEDOMAN PADA ARAH KEBIJAKAN NASIONAL, ARAH
KEBIJAKAN PROVINSI JAWA BARAT SERTA ARAH KEBIJAKAN DAERAH
MELALUI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEHINGGA DALAM PENYUSUNAN RENCANA APBD TAHUN ANGGARAN 2024 TELAH SESUAI DENGAN HASIL SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL, PROVINSI DAN DAERAH.
2. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA DALAM MENETAPKAN TARGET PENDAPATAN DAERAH DILAKUKAN DENGAN
CERMAT DAN TERUKUR SECARA RASIONAL YANG DAPAT DICAPAI PADA SETIAP SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
SEBAGAI LANGKAH STRATEGIS UNTUK MENGANTISIPASI TIDAK TERCAPAINYA TARGET PENDAPATAN PADA TAHUN ANGGARAN 2024 TELAH MENGANGGARKAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN INTENSIFIKASI, EKSTENSIFIKASI DAN DIVERSIFIKASI PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
3. BERKAITAN DENGAN EFEKTIVITAS BELANJA DAERAH DAN DALAM RANGKA KEMUNGKINAN ADANYA PENGELUARAN DAERAH PADA TAHUN ANGGARAN 2024 YANG TIDAK DAPAT DI DANAI AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA PENDAPATAN DAERAH.
MAKA DISAMPAIKAN BAHWA PROYEKSI PENERIMAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024. YANG MERUPAKAN SUMBER PENGELUARAN DAERAH TELAH DISUSUN
DENGAN MEMPERHATIKAN DASAR HUKUM DAN POTENSI PENDAPATAN DALAM PENCAPAIAN TARGETNYA BAIK ITU PENDAPATAN DAERAH MAUPUN PROYEKSI PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH SEHINGGA
DAPAT MENJAMIN PELAKSANAAN PENGELUARAN TERMASUK BELANJA DAERAH.
4. TERHADAP ALOKASI URUSAN KESEHATAN BAHWA PADA RANCANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TELAH MENGALOKASIKAN LEBIH DARI 10% DARI TOTAL.
BELANJA DAERAH TERMASUK DIDALAMNYA UNTUK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING. UPAYA STRATEGIS PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING DIANTARANYA MELALUI PENINGKATAN SINERGITAS LINTAS SEKTOR DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DARI MULAI TINGKAT KABUPATEN, KECAMATAN SAMPAI DESA.
II. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
1. 1.1. KAMI SEPENDAPAT DENGAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI
KEBANGKITAN BANGSA BAHWA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PERLU TERUS DITINGKATKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN,
PENAJAMAN POTENSI PENDAPATAN SERTA PENINGKATAN TATAbKELOLA PENDAPATAN.
I.2. PROYEKSI KENAIKAN PAD BERDASARKAN PERHITUNGAN YANG CERMAT DAN TERUKUR SECARA RASIONAL. TERKAIT PENERAPAN
SYSTEM ONLINE PENDAPATAN DAERAH PADA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TELAH DILAKUKAN SESUAI DENGAN ROAD MAP
ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH.
I.3. PENYUSUNAN RAPBD TAHUN ANGGARAN 2024 DILAKSANAKAN MELALUI TAHAPAN PEMBAHASAN DAN MEKANISME SESUAI
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
2. BELANJA DAERAH
2.1. BERKAITAN DENGAN PEMBIAYAAN PILKADA SERENTAK YANG DIBIAYAI OLEH PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA MERUPAKAN HASIL KOORDINASI YANG DITUANGKAN DALAM BENTUK KESEPAKATAN BERSAMA TERKAIT
PENDANAAN PILKADA SERENTAK.
2.2. DALAM PENYUSUNAN RAPBD TAHUN ANGGARAN 2024 TELAH MENGALOKASIKAN ANGGARAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH
TERMASUK DIDALAMNYA UNTUK RSUD SMC DAN RUMAH SAKIT LAINNYA SESUAI DENGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH.
2.3. PADA PROYEKSI BELANJA PPPK YANG DISAMPAIKAN SAAT INI MENGACU PADA KUA DAN PPAS TAHUN 2024 YANG TELAH DISEPAKATI BERSAMA. SELANJUTNYA TERHADAP PROPORSI JUMLAH DAN ALOKASI BELANJA PPPK AKAN DISESUAIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANG APBN PADA PROSES PEMBAHASAN SELANJUTNYA DENGAN DPRD SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. TERKAIT SERAPAN
ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2023 KAMI SEPENDAPAT DENGAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DALAM OPTIMALISASI
PENYERAPAN ANGGARAN.
3. PEMBIAYAAN DAERAH.
BERKENAAN DENGAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA DISUSUN BERDASARKAN PERHITUNGAN PERKIRAAN SISA TAHUN 2023 DAN REALISASI TAHUN
2022.
III. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
1. TERKAIT PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH MELALUI PENERAPAN SYSTEM ONLINE PENDAPATAN DAERAH, DIANTARANYA DENGAN
MENERAPKAN PEMBAYARAN SECARA DIGITAL DAN DIDUKUNG DENGAN APLIKASI ONLINE. SEKTOR YANG DILIBATKAN MELIPUTI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.
2. PADA PENYUSUNAN RAPBD TAHUN ANGGARAN 2024 SESUAI DENGAN
KUA PPAS TAHUN 2024 TELAH DIANGGARKAN PROGRAM/ KEGIATAN PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH SALAH SATUNYA KAJIAN POTENSI PENDAPATAN DAERAH SEBAGAIMANA REKOMENDASI BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN.
3. BELANJA BANTUAN KEUANGAN DIANGGARKAN SESUAI DENGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SETELAH MEMPRIORITASKAN PEMENUHAN BELANJA URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB DAN URUSAN.
PEMERINTAHAN PILIHAN SERTA ALOKASI BELANJA YANG DIWAJIBKAN OLEH
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, KECUALI DITENTUKAN LAIN, SEPERTI KEADAAN DARURAT TERMASUK KEPERLUAN MENDESAK
SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
4. BERKAITAN DENGAN ALOKASI JAMINAN KESEHATAN DAERAH PADA TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA TELAH MENGANGGARKAN SESUAI DENGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAN KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN.
IV. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBAGUNAN
TERIMA KASIH ATAS APRESIASI FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN TERHADAP PENCAPAIAN PADA TAHUN SEBELUMNYA.
SELANJUTNYA :
1. TINGKAT CAPAIAN SERAPAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 TELAH
SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA SEPENDAPAT DENGAN PEMANDANGAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
TERHADAP OPTIMALISASI TINGKAT CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN PADA TAHUN ANGGARAN 2023 SERTA MENJADI INDIKATOR PROYEKSI KEDEPAN PADA RENCANA APBD TAHUN ANGGARAN 2024.
2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA RENCANA APBD
TAHUN ANGGARAN 2024 TELAH DIALOKASIKAN PADA PERANGKAT DAERAH SESUAI DENGAN URUSAN DAN KEWENANGANNYA BERDASARKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH.
3. KAMI SEPENDAPAT DENGAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI
PERSATUAN PEMBANGUNAN TERKAIT PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DENGAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE
TERMASUK MENYIAPKAN SUMBER DAYA APARATUR PENGELOLA PENDAPATAN YANG BERINTEGRITAS MELALUI PENINGKATAN
KAPASITAS.
4. PENYUSUNAN RAPBD BERPEDOMAN PADA KETENTUAN PERATURAN
L TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD YANG DIDALAMNYA MEMUAT ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SERTA SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL, PRIORITAS PROVINSI DAN PRIORITAS DAERAH.
PRIORITAS DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH MELALUI PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DARI
TINGKAT DESA SAMPAI KE TINGKAT KABUPATEN. SELANJUTNYA KETERBATASAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH MEMPENGARUHI PEMENUHAN KEBUTUHAN DAERAH.
5. TERHADAP ALOKASI ANGGARAN DALAM RANGKA PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BAHWA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TELAH KONSISTEN DAN AKAN BERUPAYA SECARA TERUS MENERUS MEMENUHI DAN MENINGKATKAN ALOKASIbANGGARAN UNTUK MENDANAI URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB.
TERKAIT PELAYANAN DASAR YANG DITETAPKAN DENGAN SPM SESUAI
DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
V. FRAKSI PDI PERJUANGAN.
1. TERIMAKASIH ATAS APRESIASI DARI FRAKSI PDI PERJUANGAN YANG TELAH MENDUKUNG TERHADAP TEMA PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2024 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KONDUSIVITAS
KEAMANAN SERTA KETERTIBAN MASYARAKAT .
2. TERKAIT PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH TERIMAKASIH ATAS APRESIASI DARI FRAKSI PDI PERJUANGAN, PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA AKAN TERUS KONSISTEN MENGGALI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DENGAN MEMPERHATIKAN ASPEK LEGALITAS, KEADILAN, KEPENTINGAN UMUM, KARAKTERISTIK DAERAH DAN KEMAMPUAN MASYARAKAT.
3. TERHADAP ALOKASI URUSAN ANGGARAN PENDIDIKAN BAHWA PADA RANCANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TELAH MEMENUHI KETENTUAN BATAS MINIMAL DENGAN MENGALOKASIKAN LEBIH DARI 20% DARI TOTAL BELANJA DAERAH TERMASUK DIDALAMNYA UNTUK PENGEMBANGAN,
PERLUASAN DAN PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN SESUAI DENGAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH.
4. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA DALAM MENYUSUN RAPBD TAHUN ANGGARAN 2024 TELAH BERPEDOMAN PADA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH YANG MERUPAKAN PENJABARAN DARI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TERMASUK DIDALAMNYA DALAM PENYUSUNAN BELANJA YANG BERSUMBER DARI PENDAPATAN TRANSFER PUSAT DAN PROVINSI JAWA BARAT.
5. KAMI SEPENDAPAT DENGAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN DALAM UPAYA PEMERINTAH DAERAH MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG BERADA DI LAHAN-LAHAN YANG STRATEGIS DAN EKONOMIS BAIK YANG BERADA DI WILAYAH KABUPATEN MAUPUN KOTA TASIKMALAYA.
6. KAMI SEPENDAPAT DENGAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN TEHADAP KETERBATASAN ANGGARAN PEMBANGUNAN
SEHINGGA PERLU DIIMBANGI DENGAN POLA PEMBANGUNAN YANG MENDORONG PERAN DAN PARTISIPASI SWASTA SEPERTI OPTIMALISASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR).
BERKENAAN DENGAN HAL TERSEBUT PERLU ADANYA SINERGI DARISELURUH PIHAK TERKAIT DALAM UPAYA MENDORONG PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH SESUAI DENGAN HARAPAN MASYARAKAT KABUPATEN TASIKMALAYA.
VI. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
1. TERKAIT DENGAN USULAN PENGALOKASIAN PROGRAM YANG DISAMPAIKAN PADA PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRAT, TERHADAP PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TELAH MENGANGGARKAN URUSAN PENDIDIKAN LEBIH DARI 20% DARI TOTAL BELANJA TERMASUK DIDALAMNYA PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN.
SELANJUTNYA TERKAIT DATA STUNTING, PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA SECARA BERKALA MELAKUKAN PEMUTAKHIRAN DATA SECARA PERIODIK.
SELANJUTNYA TERKAIT DENGAN USULAN
PEMBENTUKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) LOKAL HARUS BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
2. TERIMAKASIH ATAS DUKUNGAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT TERHADAP ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.
3. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA DALAM MENYUSUN
RAPBD TAHUN ANGGARAN 2024 TELAH BERDASARKAN PADA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU.
VII. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL.
TERIMA KASIH ATAS APRESIASI FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
TERHADAP NOTA KEUANGAN RAPBD TAHUN ANGGARAN 2024.
SELANJUTNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
DISEBUTKAN BAHWA PENGGUNAAN DAU TERDIRI ATAS BAGIAN DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA DAN BAGIAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA YANG DIATUR LEBIH LANJUT OLEH PERATURAN MENTERI KEUANGAN.
TERKAIT DENGAN PENGALOKASIAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD.
(Undangan yang hadir terdiri dari: Sekda Dr. H. Muhamad Zen, para perwakilan TNI – POLRI, Kejari, kemenag dan ASN Pemkab).
