KOTA TASIKMALAYA, TentaraPolisi.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diharapkan menjadi garda terdepan dalam menekan angka stunting, kini justru memantik tanda tanya besar. Temuan di lapangan menunjukkan realitas yang jauh dari harapan, porsi minim dan kemasan yang diduga tak memenuhi standar keamanan pangan.
Nasi hanya sekepal tangan, irisan wortel tipis, dua potong tahu bulat orang , serta dya buah jeruk kecil, komposisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar, apakah ini cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi balita?
Namun yang lebih memprihatinkan bukan hanya soal porsi. Seluruh makanan tersebut dikemas menggunakan kantong plastik polos tanpa label, tanpa informasi gizi, dan tanpa identitas penyedia.
Praktik ini dinilai mengabaikan standar dasar keamanan pangan, terutama bagi kelompok rentan seperti balita.
Padahal, pedoman kesehatan dari Kementerian Kesehatan secara jelas mengatur bahwa makanan untuk balita harus dikemas dalam wadah food grade yang higienis dan aman.
Penggunaan plastik biasa, terlebih untuk makanan hangat, berpotensi menimbulkan kontaminasi dan paparan zat berbahaya. Jika praktik ini terus terjadi, maka program yang seharusnya melindungi justru berisiko membahayakan.
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa paket tersebut berasal dari SPPG yang dikelola salahsatu Yayasan di Kota Tasikmalaya. Fakta ini memunculkan pertanyaan lanjutan, apakah fasilitas tersebut telah memenuhi standar kelayakan produksi makanan balita? Dan apakah dapur SPPG tersebut sudah memiliki sertifikat layak fungsi? atau program ini dijalankan sekadar mengejar target tanpa memastikan kualitas?
Ketiadaan transparansi semakin memperkuat kecurigaan publik. Tidak adanya label harga maupun informasi kandungan gizi membuka ruang spekulasi terkait besaran anggaran per porsi. Dalam program yang menggunakan dana publik, transparansi bukan sekadar kewajiban, melainkan keharusan. Jika yang diterima balita hanya “sekepal nasi”, maka publik berhak bertanya, ke mana sisa anggaran dialokasikan?
Dugaan adanya efisiensi yang mengorbankan kualitas kini tak lagi bisa dianggap sepele. Ini telah berkembang menjadi kegelisahan publik yang menuntut jawaban. Jika benar terjadi, maka ini bukan hanya persoalan teknis, melainkan bentuk kegagalan dalam menjaga amanah program.
Lebih jauh, kondisi ini berpotensi mencoreng kredibilitas program Badan Gizi Nasional (BGN). Program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas generasi bangsa justru dipertaruhkan oleh pelaksanaan yang diduga serampangan dan minim pengawasan.
Kini publik tidak lagi diam. Pertanyaan semakin tajam, apakah ini murni kelalaian, atau ada pembiaran sistemik? Siapa yang bertanggung jawab atas porsi yang tak layak dan kemasan yang mengabaikan standar?
Pemerintah daerah, pengelola program, serta instansi pengawas didesak untuk segera turun tangan. Audit menyeluruh harus dilakukan, tidak hanya pada laporan administratif, tetapi hingga ke dapur produksi, proses distribusi, dan pengawasan di lapangan.
Karena jika program untuk balita saja bisa dijalankan dengan standar serendah ini, maka kekhawatiran publik menjadi sangat beralasan ini bisa jadi hanya bagian kecil dari persoalan yang lebih besar.
Sudah saatnya fakta dibuka seterang-terangnya. Sebab yang dipertaruhkan bukan sekadar program, melainkan kesehatan dan masa depan anak-anak Indonesia.***
